Strategi Perubahan di Indonesia Harus Mengadaptasi Realitas Nasional

Jakarta : Perkembangan politik dan ekonomi di kawasan Amerika Latin, terutama dalam sepuluh tahun terakhir, memberikan kontribusi penting bagi pergerakan anti neoliberalisme dan anti imperialisme di berbagai belahan dunia.

Bagi banyak kalangan progressif di Indonesia, pengalaman Amerika Latin menyediakan sebuah cermin menarik untuk menemukan atau merefleksikan strategi anti neoliberalisme dan anti imperialisme di dalam negeri.

Pendapat ini terungkap dalam diskusi bertajuk "Amerika Latin dan Pengalaman Perjuangan Pembebasan Nasional", yang diselenggarakan oleh Berdikari Online di Jakarta, Jumat (11/9).

Diskusi diawali dengan apresiasi Ras Muhamad, Sang Duta Reggae Indonesia, mengenai perjuangan pembebasan nasional di Indonesia. Menurutnya, seniman Indonesia harus ambil bagian dalam perjuangan kedaulatan nasional, setidaknya dengan mereflesikan keadaan atau penderitaan rakyat di sekelilingnya dalam karya-karya mereka.

Dalam persoalan kedaulatan nasional, mengacu kepada konsep demokrasi, rakyat harus ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Namun, dalam praktek di Indonesia, praktek politik justru menjauhkan rakyat dari kedaulatannya, sebab diselewengkan oleh politisi.

Untuk itu, menurut pemilik nama asli Muhamad Egar ini, perjuangan kedepan adalah bagaimana mengembalikan kedaulatan kepada rakyat Indonesia. "kemerdekaan tidak bisa dipahami sekedar soal kedaulatan wilayah, tetapi juga harus berbicara kesejahteraan seluruh rakyat," ujarnya.

Dengan mengutip Bung Karno, Ras Muhamad menekankan perlunya usaha mengembalikan Konsep Trisakti: berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan punya kepribadian budaya.

Sementara itu, Budiman Sudjatmiko dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menekankan pentingnya penyebaran teori-teori revolusioner melalui bahasa yang dipahami oleh rakyat. Menurutnya, keberhasilan Amerika Latin karena mampu mempertahankan orang-orang yang menyebarkan gagasannya melalui bahasa rakyat. "Pada era kediktatoran militer, proses penindasan hanya bisa menguasai rakyat secara fisik, tetapi gagal untuk mengubur gagasan-gagasan revolusior dan kerakyatan yang ada di sana," ujarnya.

Dalam perkembangannya, kata dia, beberapa unsur konservatif di era perjuangan anti imperialisme tahun 1960, justru berbalik menjadi unsur pergerakan yang progressif ketika kediktatoran militer dan era neoliberalisme.

Dia mencontohkan, kelompok gereja yang pada awalnya menjadi golongan anti komunis ataupun sosialis, kemudian berbalik menjadi penyokong gerakan progressif: menyembunyikan sejumlah aktifis progressif ketika penculikan massif, dan senantiasa menanamkan keberpihakannya kepada kaum miskin.

Di Indonesia, hal semacam itu tidak ditemukan. Istilah "rakyat", yang mengacu pada konotasi progressif atau kiri, akhirnya dihilangkan oleh Orde Baru. Beberapa orang yang bersikap secara politik menentang neoliberalisme atau kapitalisme sekarang ini, namun punya ikatan histories sebagai kekuatan reaksioner dan anti progressif di masa lalu, ternyata tidak bisa berdamai dengan masa lalunya.

Hal semacam ini, merupakan faktor penghambat terhadap kemunculan ide-ide progressif di kalangan rakyat, sebab masih dihambat oleh kekangan-kekangan masa lalu. "Kita sangat liberal di bidang politik dan ekonomi, tapi sangat konservatif dalam soal ide atau gagasan", katanya.

Pijakan bagi pengalaman progressif rakyat Indonesia masih mengacu pada Orde Lama, yaitu masa pemerintahan Soekarno. Sehingga bagi banyak kalangan rakyat, pengertian kiri dan revolusioner selalu mengacu kepada masa-masa Orde Lama. Sementara Orde Lama sendiri mengacu pada era kemajuan bagi gerakan progressif, seperti PKI, Soekarno, Marhaenisme, PNI kiri, dan sebagainya.

Peneliti Institute For Global Justice (IGJ) Veronika Saraswati menjelaskan soal praktik eksploitasi kekayaan alam Amerika Latin dari segi historis. Menurutnya, pemberlakuan doktrin "Monroe" merupakan bentuk pengkaplingan terhadap kawasan atau wilayah di Amerika Latin. Dalam proyek ini, AS menanamkan rencananya untuk menguasai wilayah ini melalui sejumlah perjanjian perdagangan dan propaganda menghentikan komunisme.

Dalam penjelasannya, Veronica condong menunjukkan pengalaman Kuba dalam menggagas dunia baru, sebuah tatanan masyarakat yang berada diluar kontrol AS dan sekutunya. Dengan pilihan ini, AS dan sekutunya berupaya menundukkan pemerintahan revolusioner di Kuba, mulai dari Peristiwa Teluk Babi hingga bentuk diplomasi setengah hati; embargo dan blokade ekonomi.

Sekarang ini, setelah melalui perjuangan panjang melawan kepungan dan blokade ekonomi AS dan sekutunya, Kuba berhasil menciptakan sebuah antitesa terhadap sistim kapitalisme. Di bidang pendidikan, misalnya, Kuba berhasil memberantas buta huruf dan menerapkan pendidikan gratis di semua jenjang pendidikan. Kuba juga unggul dalam bidang pelayanan kesehatan, dimana keberhasilan mereka disejajarkan dengan negara-negara maju.

Terkait perubahan politik di Amerika Latin sekarang ini, Jesus Syaiful Anam, Koordinator Hands off Venezuela (HOV) Indonesia mengatakan, kemenangan elektoral di sejumlah Negara Amerika Latin merupakan pertanda kebangkitan politik rakyat.

Lebih jauh lagi, perubahan politik di Amerika Latin dapat mempengaruhi perubahan politik dunia, terutama dalam menginspirasi perjuangan anti neoliberalisme dan anti kapitalisme di Negara atau kawasan lain. Venezula misalnya, terutama setelah Chavez mendeklarasikan Sosialisme Abad 21, mempunyai pengaruh politik luar biasa untuk mempengaruhi Negara atau kawasan yang lain.

Menurutnya, kebangkitan Bolivarianismo tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa Carazcao, dimana jutaan rakyat turun ke jalan untuk memprotes kenaikan harga bahan bakar. Pada awal pemerintahannya, Chaves masih melibatkan kelompok oligarkhi dan borjuis nasional di negeri itu, bahkan berlangsung hingga kudeta oposisi tahun 2002. Baru pada tahun 2005 Chavez menegaskan orientasi sosialisnya.

Kedepan, revolusi Venezuela dapat menjadi jenis revolusi permanen, sebab mendasarkan kekuatannya kepada rakyat luas, khususnya kelas pekerja, kemudian berkembang bukan hanya dalam batasan nasional tetapi juga mengarah pada internasional.

Rudi Hartono, peneliti di Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS), sekaligus pengelola Jurnal Nefos menyoroti sepak terjang pemerintahan berkarakter kiri di Amerika Latin. Menurutnya, ada tiga pergeseran pokok yang menonjol di Amerika Latin sekarang ini. Pertama, pengaktifan kembali negara sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan, terutama yang menempatkan rakyat sebagai protagonist dan sasaran. Kedua, penerapan kebijakan sosial, ekonomi, politik yang pro-kerakyatan, tentunya dengan kadar yang berbeda-beda, khususnya dalam program menghapus kemiskinan di kawasan ini. ketiga, adanya dorongan kuat untuk integrasi regional yang bersifat alternatif, khususnya untuk menggantikan model kerjasama regional yang berbau perdagangan bebas.

Dalam proses integrasi regional ini, menurut Rudi, sangat menarik karena mempengaruhi perimbangan kekuatan di masing-masing negara, secara regional, dan internasional. Model kerjasama regional, yang sebelumnya mempromosikan perdagangan bebas, justru mengeksploitasi kelemahan mereka dan menempatkan mereka sebagai mitra junior yang bergantung kepada AS.

Selain itu, Rudi juga menekankan soal platform umum dari pemerintahan kiri di Amerika Latin: keadilan sosial, demokrasi politik, dan kedaulatan nasional. Ketiga platform ini menjadi agenda penting bagi setiap pemerintahan, hanya saja prosesnya sangat bergantung pada peta perimbangan kekuatan di dalam negeri masing-masing.

Rudi juga menandai sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan kiri di Amerika Latin sekarang ini, seperti penggunaan media oleh oposisi, demokrasi liberal, dan kerusakan budaya akibat neoliberal (konsumerisme, fragmentasi, dsb). Di samping itu, ada usaha dari AS untuk memperluas basis militernya, tentunya untuk memudahkan kontrol terhadap pergerakan massa rakyat di wilayah ini.

Untuk itu, guna mengantisipasi hambatan ini, Rudi melihat sejumlah gebrakan yang dilakukan pemerintahan Chaves di Venezuela, Rafael Correa di Ekuador, dan Evo Morales di Bolivia. Ada beberapa usaha untuk melewati ringatan ini, diantaranya: mendorong integrasi regional (ALBA dan Bank Selatan), mensiasati dan mengganti aturan main sistim demokrasi liberal (referendum dan partisipasi rakyat), mendorong keterlibatan rakyat di garis depan (mobilisasi massa dan Council Commune), memperdalam atau mempercepat proses transformasi sosial, ekonomi dan politik.

Setelah diskusi berakhir, acara berlanjut dengan buka puasa bersama, kemudian pemutaran sebuah film berjudul "Tan Malaka".

Terkait acara ini, Ketua Umum Papernas Agus Jabo Priyono menekankan bahwa diskusi-diskusi seperti ini harus terus diintensifkan di kalangan pergerakan. Disamping itu, dia juga menegaskan perlunya kaum pergerakan Indonesia mempelajari sejarah negeri sendiri, karakter rakyat Indonesia, dan mengenali situasi dengan baik.

ULFA ILYAS

sumber Berdikari online